Kemendikbud Hapus 279 SMK Abal-Abal

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

BONDOWOSOTIMES, MALANG – Pertumbuhan SMK di Indonesia begitu luar biasa. Setiap tahun tumbuh 400 SMK baru. 

Hal ini dinyatakan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad saat ditemui di SMKN 11 Malang belum lama ini. "Tahun lalu itu hanya 13.792 (jumlah SMK di Indonesia). Tahun ini, pengajaran baru per Desember sudah 14.200," ujarnya.

Artinya, tumbuh hampir 500 SMK baru. Dan Hamid menyatakan tidak tahu apakah semuanya sudah diverifikasi oleh dinas sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Di satu sisi, Kemendikbud senang lantaran akses ke SMK menjadi semakin terbuka. Tetapi, di pihak lain, Hamid khawatir SMK-SMK ini tidak memenuhi standar. "Dan kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin yang dihasilkan oleh SMK-SMK kita ini tidak seperti yang kita proyeksikan," ungkapnya.

Tahun 2019 ini,  Kemendikbud sudah menghapus sekitar 279 SMK yang di lapangan tidak ada aktivitasnya. "Tahun ini kami sudah menghapus kira-kira 279 SMK yang selalu lapor dalam dapodik tapi di lapangan tidak ada aktivitas apa-apa," bebernya.

Hamid menyatakan, Kemendikbud tidak mungkin membiarkan sebuah sekolah nasional tanpa memenuhi standar yang layak. Kemendikbud pun tidak pernah membatasi pendirian SMK baru. Tetapi, pembangunan SMK harus memenuhi standar.

Standar tersebut sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Sekolah. "Di situ jelas, kalau mau mendirikan SMK. yang pertama harus dilakukan studi kelayakan," jelas Hamid.

Kelayakan SMK ini dilihat dari berapa input siswanya, jurusan apa yang mau dibuka, gurunya dari mana, gurunya ada berapa, kompetensi guru seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian, fasilitas belajar juga harus diperhatikan. "Jangan sampai SMK tidak ada ruang praktik, tidak ada peralatan. Itu bukan SMK namanya," tandas Hamid.

Selain itu, saat ini SMK  harus memiliki partner industri. Misalnya jurusan otomotif, maka partner industrinya juga harus industri otomotif seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki.

"Mereka sudah harus punya akses. Partner industri itu menjadi kewajiban agar anak-anak kita itu bisa praktik kerja, bisa magang, dan nantinya bisa direkrut oleh perusahaan itu," ujarnya.

Nah, bagi sekolah-sekolah yang sudah tidak memenuhi standar, Kemendikbud memberikan waktu untuk berbenah. Guru bidang keahlian harus dipenuhi, fasilitas belajar dipenuhi, serta siswanya harus memenuhi standar. "Minimal per rombel 20. Tapi standarnya kan sebenarnya 36 per rombel," tandas Hamid.

Dia juga minta SMK memastikan pembelajaran yang diterima benar. Anak belajar di kelas, praktik di tempat praktik, dan harus praktik industri (prakerin).

"Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi ini dalam jangka waktu 2 tahun itu sebaiknya sudah harus melakukan persiapan. Apakah mereka merger dengan sekolah lain, atau tutup, atau beralih menjadi lembaga pendidikan lain semisal kursus," kata dia. "Kasihan kan pembelajarannya tidak optimal. Pada akhirnya sekolah semacam ini hanya menghasilkan pengangguran," imbuhnya.

 

Pewarta : Imarotul Izzah
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bondowosotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bondowosotimes.com | marketing[at]bondowosotimes.com
Top